TANJUNG SELOR – Keluhan masyarakat terkait ketidakstabilan dan lambatnya jaringan internet di sejumlah wilayah Kabupaten Bulungan akhirnya mendapat respons resmi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DKIP) Kabupaten Bulungan, Yunus Luat, menyatakan bahwa permasalahan jaringan internet ini merupakan persoalan klasik yang terus berulang. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan dan keluhan dari masyarakat terus mengalir. Menurut Yunus, kondisi digital saat ini telah mengalami pergeseran eksponensial dibanding satu dekade lalu
”Setiap menara telekomunikasi memiliki batas kapasitas (bandwidth) tertentu. Di sisi lain, volume pengguna terus melonjak. Ketika aktivitas digital diakses secara simultan dalam satu cakupan wilayah yang sama, beban kapasitas akan mencapai titik jenuh. Dampaknya, terjadi degradasi kualitas berupa perlambatan atau ketidakstabilan jaringan,” urai Yunus pada Rabu (10/6/2026).
Eskalasi permasalahan ini kembali mencuat pascaaksi penyampaian aspirasi yang diinisiasi oleh kelompok mahasiswa dan KNPI Bulungan. Merespons tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan memfasilitasi forum audiensi bersama manajemen Telkomsel, yang dihadiri langsung oleh pimpinan Telkom wilayah Tarakan, Berau, dan Bulungan.
Dalam pertemuan strategis tersebut, Pemkab Bulungan menginstruksikan Telkomsel untuk memprioritaskan optimalisasi jaringan pada titik-titik krusial yang kerap dikeluhkan publik. Yunus menegaskan bahwa akses internet kini telah bertransformasi menjadi komoditas kebutuhan dasar masyarakat yang menopang berbagai sektor vital, mulai dari komunikasi, edukasi, produktivitas kerja, hingga sistem pelayanan publik.
”Kerugian terbesar tentu dirasakan oleh masyarakat selaku konsumen. Mereka telah menunaikan kewajiban finansial dengan membeli paket data dan membayar layanan, namun asas kemanfaatan yang mereka terima tidak optimal akibat kendala teknis ini,” tambahnya.
Ketika para peserta hendak melakukan penyiaran langsung (live streaming) dan diseminasi informasi, jaringan justru mengalami gangguan total. Berangkat dari evaluasi tersebut, Pemkab Bulungan meminta operator seluler melakukan langkah antisipatif (mitigasi) menjelang agenda-agenda besar daerah yang berpotensi memobilisasi massa dalam jumlah masif.
”Kami meminta komitmen operator untuk melakukan penguatan sinyal terlebih dahulu sebelum kegiatan berskala besar dimulai. Jangan sampai kendala komunikasi dan hambatan akses informasi kembali terulang,” tegas Yunus.
Oleh sebab itu, DKIP mendorong keberlanjutan ekspansi jaringan kabel fiber optik ke wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal (underserved areas). Pemerintah daerah berharap visualisasi migrasi teknologi dari 3G atau 4G menuju layanan yang lebih cepat dapat segera dinikmati merata oleh masyarakat.
Berdasarkan pemaparan teknis pihak Telkomsel, faktor utama penurunan performa jaringan adalah keterbatasan kapasitas tampung BTS terhadap lonjakan trafik data (data traffic congestion) pada wilayah padat penduduk.
Yunus mengklarifikasi bahwa regulasi pembangunan menara telekomunikasi bukan merupakan ranah wewenang pemerintah daerah, melainkan otoritas pemerintah pusat dan korporasi operator seluler.
”Ekspektasi masyarakat sebenarnya sangat mendasar, yakni ketersediaan koneksi internet yang stabil dan andal. Aspirasi tersebut telah kami formulasikan kepada Telkomsel, dan pihak manajemen telah menyatakan kesanggupannya untuk melakukan penetrasi serta penguatan jaringan pada titik-titik yang menjadi objek keluhan,” tutup Yunus. (wd26/dd)
