TANJUNG SELOR – Program pembelajaran jarak jauh (PPJ) yang disiapkan pemerintah pusat untuk menjagaku Anak Tidak Sekolah (ATS) belum diterapkan di Kabupaten Bulungan. Dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Bulungan masih fokus validasi data agar program tersebut tepat sasaran.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan. Setim Jalung, mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan ulang terhadap anak-anak yang tercatat tidak bersekolah. Langkah tersebut dilakukan karena data yang ada masih berupa residu, yakni nama anak usia sekolah yang tercatat tidak bersekolah, tetapi belum diketahui kondisi sebenarnya.
”Data anak sekolah memang masih ada, tetapi kami harus memastikan dulu keberadaan dan status mereka. Jangan sampai datanya ada, ternyata anaknya sudah menikah, bekerja atau pindah ke daerah lain,” ujar Setim Jalung saat di temui, Rabu (8/7/2026).
Ia, menjelaskan Disdikbud bekerja sama dengan pemerintah desa dan satuan pendidikan untuk menelusuri satu per satu anak yang masuk dalam data tersebut. Jika ditemukan telah menikah, meninggal dunia, bekerja, atau pindah domisili, maka statusnya akan diperbarui dalam sistem pendataan.
Menurutnya, hingga kini pemerintah daerah belum dapat menjalankan program pembelajaran jarak jauh karena belum seluruh data ATS berhasil diverifikasi.
”Program itu memang menjadi rencana ke depan. Tetapi sekarang masih fokus mencari dan memastikan keberadaan anak-anak tersebut. Setelah datanya valid baru kami tentukan strategi, apakah dikembalikan ke sekolah formal atau difasilitasi melalui pembelajaran jarak jauh,” Katanya.
Ia menambahkan, sebagian besar anak yang berhasil ditemukan ternyata sudah tidak lagi berada dalam kategori sasaran program. Ada yang telah menikah, bekerja, maupun mengikuti orang tuannya pindah keluar daerah tanpa memperbarui data pendidikan.
Pihaknya berharap, proses pendataan yang melibatkan pemerintah desa, RT, RW, dan sekolah dapat segera rampung sehingga pemerintah memiliki data riil mengenai anak yang benar-benar membutuhkan layanan pendidikan.
”Kalau nanti sudah jelas siapa anaknya dan di mana keberadaannya, tentu akan kami fasilitasi agar mereka tetap memperoleh hak atas pendidikan, termasuk melalui skema pembelajaran yang paling memungkinkan, ” pungkasnya. (ve26/nn)
