TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya memperkuat kelembagaan koperasi kelapa sawit rakyat sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Koperasi Kelapa Sawit Rakyat yang digelar bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kaltara di Hotel Pangeran Khar, Tanjung Selor, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti pengurus koperasi plasma maupun swadaya dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Utara, dengan mayoritas peserta berasal dari Kabupaten Bulungan yang membina sekitar 50 perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Membuka kegiatan tersebut, Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, menegaskan bahwa koperasi sawit harus mampu bertransformasi menjadi organisasi yang profesional, transparan, dan mandiri agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai industri sawit nasional.
Menurutnya, penguatan koperasi tidak cukup hanya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga harus diikuti dengan keberanian memasuki sektor hilirisasi agar nilai tambah komoditas sawit dapat dinikmati langsung oleh petani.
“Saya berharap seluruh materi yang diperoleh dalam workshop ini tidak berhenti sebagai teori, tetapi benar-benar diterapkan di koperasi masing-masing. Koperasi jangan hanya menjual bahan baku atau crude palm oil (CPO), tetapi harus mulai mengambil peluang usaha melalui produk hilir seperti mentega, sabun, pemanfaatan cangkang sawit, hingga mendukung program energi B50,” tegas Zainal.
Ia menilai, hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat daya saing koperasi di tengah perkembangan industri sawit yang semakin kompetitif.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan terus mendukung penguatan kelembagaan koperasi agar mampu berkembang menjadi badan usaha yang sehat dan profesional.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen terus mendukung penguatan kelembagaan koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat. Dengan koperasi yang kuat, posisi petani dalam rantai nilai industri sawit juga akan semakin besar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW APKASINDO Kalimantan Utara Muhammad Khoiruddin dalam laporannya menjelaskan bahwa workshop tersebut difokuskan pada tiga agenda utama, yakni meningkatkan profesionalisme pengurus koperasi, memperkuat kelembagaan koperasi, serta memperluas kemitraan strategis.
Menurutnya, pengurus koperasi perlu dibekali kemampuan tata kelola organisasi modern, manajemen keuangan, dan pemahaman terhadap aspek hukum agar mampu mengelola koperasi secara akuntabel.
“Kami ingin membekali pengurus koperasi dengan tata kelola organisasi yang modern, manajemen keuangan yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, koperasi juga harus mampu berinovasi, meningkatkan daya saing, dan menangkap peluang usaha yang lebih luas melalui kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan seluruh pemangku kepentingan industri sawit,” jelasnya.
Melalui workshop ini, APKASINDO berharap koperasi sawit rakyat tidak hanya menjadi wadah administrasi petani, tetapi mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang profesional dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
Kegiatan kemudian ditutup dengan prosesi simbolis pemukulan gong oleh Gubernur Kalimantan Utara didampingi perwakilan DPRD Kaltara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, serta Ketua DPW APKASINDO Kaltara sebagai tanda dimulainya penguatan kapasitas koperasi sawit rakyat di Kalimantan Utara.
Melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi petani, diharapkan koperasi kelapa sawit rakyat di Kalimantan Utara mampu berkembang menjadi lembaga yang lebih modern, berdaya saing, serta menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan petani sekaligus mendorong percepatan hilirisasi industri sawit di daerah. (wd26/dd)
