TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memproyeksikan pagu anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp2,247 triliun. Dalam penyusunan anggaran tersebut, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas, sementara pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Proyeksi anggaran tersebut disepakati dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Senin (9/11/2026). Rapat tersebut juga mengagendakan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 serta persetujuan bersama tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, mengatakan, sektor pendidikan mendapatkan alokasi sebesar 22 persen dalam proyeksi KUA-PPAS 2027. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan fasilitas pendidikan, gaji, biaya belajar, hingga belanja modal.
“Kalau untuk 2027, sementara kita di infrastruktur pasti itu. Tapi memang anggarannya terbatas, tidak begitu banyak, kita prioritaskan di pendidikan. Kita sudah di 22 persen sekarang,” ujarnya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga dipastikan tetap mendapatkan perhatian dalam alokasi anggaran daerah. Menurut Ingkong, kedua sektor tersebut merupakan prioritas yang harus dipertahankan sesuai ketentuan pengalokasian anggaran dalam APBD.
“Terus di kesehatan juga tetap menjadi prioritas utama. Pendidikan, kesehatan, seperti yang diharap pemerintah, sesuai dengan APBD itu ada bagian-bagian mereka, jadi tidak akan berubah itu,” katanya.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan 2027, terutama untuk mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Namun, pelaksanaannya akan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
Pemerintah daerah juga mengarahkan kebijakan pembangunan 2027 pada peningkatan investasi, penguatan sektor unggulan daerah, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta hilirisasi sumber daya lokal. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltara yang ditargetkan mencapai 5,6 persen pada 2027.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, berharap proyeksi pagu KUA-PPAS sebesar Rp2,247 triliun dapat terealisasi sesuai kesepakatan. Ia mengingatkan adanya potensi ketidakpastian penerimaan anggaran, terutama yang bersumber dari transfer pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kita khawatirnya yang kita sudah sepakati ternyata dananya belum siap. Selama ini di masa efisiensi ini selalu begitu,” pungkasnya. (ve26/nn)
