TANJUNG SELOR – Kesesuaian tata ruang menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan pelaku usaha sebelum mengurus perizinan. Bupati Bulungan, Syarwani, mengingatkan, agar persoalan kesesuaian lokasi tidak menjadi penyebab pengurusan izin berulang kali, sehingga menambah waktu dan biaya bagi pelaku usaha.
Menurutnya, pelaku usaha perlu memastikan terlebih dahulu apakah lokasi yang akan digunakan sudah sesuai dengan peruntukan ruang daerah. Pengecekan dapat dilakukan melalui informasi tata ruang di Dinas Pekerjaan Umum sebelum mengajukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
“Supaya ketika kita menyampaikan usulan untuk penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) itu tidak salah alamat lagi dan bersesuaian,” jelasnya.
Hal tersebut disampaikan dalam forum konsultasi publik dan penandatanganan nota kesepakatan bersama Mal Pelayanan Publik (MPP), Kabupaten Bulungan di Hotel Crown Tanjung Selor, Rabu (18/11/2026).
Selain persoalan tata ruang, Syarwani juga menyoroti perubahan regulasi perizinan berusaha yang berpotensi menambah beban administrasi, terutama bagi pelaku usaha yang telah mengantongi izin berdasarkan aturan sebelumnya.
Perubahan tersebut menyusul penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 sebagai pengganti PP Nomor 5 Tahun 2021. Penyesuaian persyaratan dalam aturan baru perlu diantisipasi agar pelaku usaha tidak harus berulang kali mengurus dokumen perizinan yang sama.
“Jangan sampai nanti orang berulang-ulang, kasihan. Karena mengurus ini, hari ini misalnya kaitannya dengan kepentingan-kepentingan penyesuaian perizinan, itu juga membutuhkan biaya,” bebernya.
Mengantisipasi persoalan tersebut, ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), bersama perangkat daerah teknis memetakan berbagai kendala perizinan berdasarkan sektor usaha.
Pemetaan harus dilakukan secara spesifik karena setiap sektor memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda. Mulai dari perkebunan, pertambangan hingga lembaga pendidikan dan sosial.
“Kepentingan dan permasalahannya pasti berbeda-beda. Sektor tambang pasti berbeda, perkebunan pasti berbeda,” katanya.
Syarwani menegaskan, DPMPTSP tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan administrasi, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi persoalan yang belum dapat difasilitasi pemerintah daerah.Kendala yang ditemukan selanjutnya perlu dikoordinasikan dengan instansi berwenang sesuai sektor usaha masing-masing.
“Saya minta di situ nanti dikoordinasikan di PTSP, khususnya yang berkaitan dengan kita coba mitigasi potensi-potensi yang belum bisa kita fasilitasi yang harus kita selesaikan per sektor,” pungkasnya. (ve26/nn)








