Perbatasan Jalur Rawan, Polda Kaltara Tangani 18 Kasus Perdagangan Orang

redaksi

TANJUNG SELOR – Wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) dengan Malaysia masih menyimpan kerawanan praktik perdagangan orang. Mobilitas pekerja migran yang tinggi berpotensi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk merekrut dan memberangkatkan pekerja melalui jalur ilegal.

Sepanjang Januari hingga November 2026, Polda Kaltara mencatat 18 laporan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan total 108 korban. Angka ini menjadi perhatian kepolisian untuk memperketat pengawasan, terutama terhadap jalur keberangkatan calon pekerja migran.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara, Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan, menegaskan TPPO merupakan kejahatan serius yang memanfaatkan kerentanan masyarakat dalam mencari pekerjaan.

Baca juga  PERGABI KALTARA Sukses Gelar Seleksi Provinsi OSBN 2026 Secara Daring, 15 Siswa Terbaik melaju ke Tingkat Nasional

“Penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya pencegahan, pengawasan jalur keberangkatan, serta edukasi kepada masyarakat,” tegasnya, Jumat (20/11).

Dari 18 laporan, kepolisian mencatat 17 perekrut, 8 penyalur, serta 10 pihak yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia (PMI) dan pekerja rumah tangga (PRT). Sebanyak dua perkara masih dalam penyelidikan, delapan tahap penyidikan, dan delapan lainnya telah memasuki tahap P21.

Baca juga  Dukung Sikap DPP, DPC Partai Demokrat Bulungan : " Mari menjaga Soliditas, militansi dan loyalitas Pengurus, kader dan simpatisan Demokrat "

Kegiatan rutin yang ditingkatkan TPPO pada 13–19 November 2026, salah satu pengungkapan dilakukan Polres Nunukan. Polisi mengamankan satu orang pelaku dan mengidentifikasi dua korban yang diduga akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur nonprosedural.

Pengawasan juga diperketat di sejumlah pelabuhan, termasuk Tunon Taka di Nunukan dan Pelabuhan Sesayap Hilir di Tana Tidung. Sementara di Bulungan, kepolisian melakukan pemeriksaan pekerja di sejumlah tempat hiburan malam untuk memastikan tidak ada pekerja di bawah umur.

Yudhistira mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri tanpa memastikan legalitas perusahaan maupun perekrut. “Edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar tidak terjebak dalam praktik perekrutan ilegal dan eksploitasi,” pungkasnya. (ve26/nn)

Baca juga  Konten Asusila Diviralkan di Tarakan, Polisi Lakukan Penyelidikan

Baca juga

Tags