TANJUNG SELOR – Menjelang peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Selor ke-236 dan Kabupaten Bulungan ke-66, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menyoroti sejumlah pekerjaan rumah pembangunan daerah. Selain pembangunan fisik, pemerintah menilai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bulungan Syarwani dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bulungan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Selor ke-236 dan Kabupaten Bulungan ke-66, Kamis (8/10/2026).
Pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari capaian pembangunan fisik. Pemerintah juga menghadapi tantangan sosial, khususnya yang berkaitan dengan generasi muda.
Ia menyoroti sejumlah persoalan seperti penyalahgunaan narkoba, perilaku yang dinilai menyimpang, serta penggunaan teknologi dan telepon genggam di kalangan anak muda.
“Tantangan generasi muda, anak-anak muda kita di Kabupaten Bulungan, berkaitan dengan masalah isu narkoba, perilaku hidup menyimpang, termasuk juga dengan kondisi pemanfaatan teknologi, handphone,” ujarnya.
Ditengah berbagai persoalan tersebut, Syarwani juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, kritik dari masyarakat dapat menjadi bagian dari evaluasi pemerintah, sepanjang disampaikan secara konstruktif dan bertujuan mendorong perbaikan.
“Silakan dikritik pemerintah daerah terkait dengan kinerja, tapi kita harapkan ada kritik yang konstruktif yang tentu itu akan menjadi perbaikan bersama yang kita lakukan,” tegasnya.
Ia mengatakan, kritik dan masukan masyarakat diperlukan untuk melihat kembali berbagai program yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pemerintah daerah.
Selain persoalan sosial, Pemkab Bulungan memastikan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 tetap menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diselesaikan hingga akhir tahun.
Syarwani menyebut pemerintah daerah akan terus menuntaskan program-program yang telah disepakati dalam APBD sesuai dengan kemampuan dan tahapan pelaksanaannya.
“Kalau berkaitan dengan PR-PR ini, ya tentu hal yang kita laksanakan tentu rutinitas tahunan kita masih pasti akan menuntaskan sampai di Desember 2026 ini, terhadap seluruh program-program yang sudah diputuskan di dalam APBD Kabupaten Bulungan tahun 2026,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, menyoroti persoalan pemerataan pembangunan sebagai salah satu pekerjaan rumah daerah. Momentum hari jadi, menurutnya, perlu menjadi refleksi terhadap kebutuhan masyarakat yang masih membutuhkan perhatian.
Ia secara khusus menyoroti kebutuhan fasilitas pendidikan, terutama sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di desa-desa, serta akses listrik yang belum sepenuhnya menjangkau masyarakat.
Keterbatasa anggaran menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan diprioritaskan.
“Termasuk untuk sekolah-sekolah terutama di SD, SMP yang di desa-desa. Itu kan juga sangat membutuhkan, tapi selama ini itu yang kita prioritaskan. Termasuk kelistrikan masuk desa ini kan masih ada juga,” katanya.
DPRD Bulungan, lanjutnya, tetap mendukung pembangunan fasilitas pendidikan maupun perluasan akses listrik. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara bertahap. (ve26/nn)
