TANJUNG SELOR – Akademisi Universitas Kaltara (Unikaltar) menilai efisiensi distribusi bahan bakar minyak (BBM) menjadi faktor utama dalam mengendalikan inflasi di Kalimantan Utara (Kaltara). Menurutnya, persoalan inflasi di daerah tidak hanya dipengaruhi kenaikan harga BBM, tetapi juga tingginya biaya logistik akibat sistem distribusi yang belum sepenuhnya menyesuaikan karakteristik wilayah.
Pandangan tersebut disampaikan Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unikaltar, Aslan, M.Ec.Dev, usai mengikuti Forum Group Discussion (FGD) oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kalimantan Utara, Selasa (28/7/2026).
Aslan menjelaskan, selama ini kebijakan penyaluran kuota BBM masih lebih banyak menggunakan pendekatan administratif. Padahal, karakteristik wilayah di Kaltara sangat beragam, mulai dari kawasan perkotaan, perbatasan, industri, pertambangan, hingga daerah terpencil yang memiliki kebutuhan logistik berbeda-beda.
”Inflasi di Kaltara bukan semata persoalan moneter. Akar persoalannya ada pada efisiensi distribusi. Ketika harga BBM naik, biaya logistik ikut meningkat dan akhirnya diteruskan menjadi kenaikan harga barang di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut membentuk siklus cost-push inflation. Kenaikan harga BBM mendorong naiknya biaya transportasi, kemudian meningkatkan biaya distribusi dan produksi hingga akhirnya harga barang di tingkat konsumen ikut terkerek.
Sebagai solusi, Aslan menawarkan pendekatan baru melalui alokasi kuota BBM berbasis klaster logistik. Dengan konsep ini, distribusi BBM tidak lagi hanya mengacu pada batas wilayah administrasi, tetapi disesuaikan dengan karakteristik ekonomi, tingkat konsumsi, akses transportasi, biaya logistik, serta fungsi masing-masing kawasan.
”Daerah perbatasan tentu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kawasan industri maupun wilayah perkotaan. Karena itu, kebijakan distribusi juga harus adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah,” katanya.
Ia memetakan sedikitnya lima klaster utama di Kalimantan Utara, yakni kawasan perkotaan, wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, kawasan pertambangan, kawasan industri strategis, serta daerah terpencil dan pesisir. Masing-masing dinilai memerlukan strategi distribusi energi yang berbeda agar pasokan tetap terjaga dan biaya logistik dapat ditekan.
Menurutnya, penerapan sistem tersebut berpotensi memperpendek rantai distribusi, mengurangi hambatan logistik, sekaligus menciptakan stabilitas harga di berbagai daerah. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor energi, tetapi juga mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Aslan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, BPH Migas, Pertamina, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menyusun kebijakan distribusi BBM berbasis data spasial dan kebutuhan riil setiap wilayah.
”Stabilitas energi pada akhirnya adalah stabilitas ekonomi. Jika distribusi BBM dirancang sesuai karakteristik wilayah, maka tekanan inflasi dapat ditekan dan pemerataan pembangunan di Kaltara akan lebih mudah diwujudkan,” tutupnya. (ve26/nn)
