TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memfinalisasi Dashboard Executive yang akan digunakan sebagai pusat pemantauan pembangunan daerah secara real time. Melalui sistem ini, pimpinan daerah dapat memantau progres program prioritas, realisasi anggaran, hingga capaian kinerja perangkat daerah dalam satu platform terintegrasi.
Finalisasi dashboard tersebut dibahas dalam Workshop Finalisasi Dashboard Executive Provinsi Kaltara yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (9/6/2026).
Denny mengatakan, keberadaan dashboard menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan Pemprov Kaltara.
Menurutnya, data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Tanpa adanya dukungan data yang valid, setiap kebijakan pembangunan yang kita ambil hanya akan menjadi sebuah spekulasi belaka,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini tantangan yang dihadapi bukan pada ketersediaan data, melainkan masih banyaknya aplikasi dan sistem informasi yang berjalan sendiri-sendiri sehingga belum terhubung secara optimal.
Karena itu, tahap finalisasi dashboard difokuskan pada tiga agenda utama. Pertama, sinkronisasi berbagai aplikasi layanan perangkat daerah melalui sistem Application Programming Interface (API). Kedua, menjadikan Dashboard Executive sebagai instrumen kendali utama bagi pimpinan daerah dalam memantau perkembangan pembangunan, realisasi anggaran, dan capaian program prioritas secara real time. Ketiga, mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Melalui sistem tersebut, seluruh data sektoral yang telah tervalidasi akan dihimpun dalam satu portal terpadu sehingga lebih mudah diakses, terhindar dari duplikasi, serta dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
Denny menegaskan, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
“Ini bukan hanya urusan teknis IT, tetapi tentang bagaimana kita membangun budaya berbagi data yang valid demi pembangunan Kaltara yang lebih baik,” tegasnya.
Ia berharap finalisasi Dashboard Executive dapat segera memperkuat transparansi, efektivitas pengawasan, serta kualitas pengambilan kebijakan di lingkungan Pemprov Kaltara.
“Harapannya, sistem ini menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan berbasis data ke depan,” pungkasnya. (wd26/nn)
