TANJUNG SELOR – Potensi ribuan kapal yang beroperasi untuk pariwisata dan perdagangan menjadi peluang bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Mengoptimalkan potensi tersebut, NTT mempelajari penerapan pajak kendaraan di atas air yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengatakan, kunjungan ke Kaltara bertujuan mempelajari regulasi, mekanisme pemungutan, hingga koordinasi antarinstansi. Kaltara dipilih karena telah menerapkan kebijakan tersebut, sementara NTT ingin menggali potensi pajak dari sektor perairan yang belum dikelola secara optimal.
“Tujuan utamanya adalah kami ingin belajar, ya, jadi istilahnya studi tiru. Studi tiru bagaimana Provinsi Kaltara ini menerapkan aturan pungutan pajak kendaraan di atas air,” ujarnya.
Menurutnya, NTT memiliki potensi besar karena karakteristik wilayahnya sebagai provinsi kepulauan. Kapal digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan, terutama pariwisata dan perdagangan.
“Kita punya kapal pinisi di Labuan Bajo saja, itu sudah 1.000 lebih. Ya, belum yang di kabupaten-kabupaten lainnya, baik itu untuk pariwisata, baik untuk perdagangan, dan sebagainya,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Denny Harianto, menyambut kunjungan NTT sebagai kesempatan untuk berbagi pengalaman sekaligus membahas pengembangan pemungutan pajak kendaraan di atas air ke depannya.
Penerapan pajak tersebut di Kaltara telah dimulai pada 2025. Sekitar 70 wajib pajak telah terdata dengan nilai penerimaan sekitar Rp15 miliar. Ke depan, pemerintah daerah akan mendalami data dan mengevaluasi potensi yang masih bisa dioptimalkan.
“Teman-teman dari NTT datang di sini juga kami berbagi ilmu terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Tapi ke depan juga kami akan berdiskusi panjang,” pungkasnya. (ve26/nn)
