 |
| KPPN Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 30 April 2023 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor sebesar Rp 2,55 triliun atau 31.49 persen dari total pagu sebesar Rp 8,1 triliun. |
PENAKALTARA.ID, TANJUNG SELOR – KPPN Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 30 April 2023 di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor sebesar Rp 2,55 triliun atau 31.49 persen dari total pagu sebesar Rp 8,1 triliun. Data tersebut berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda, mengatakan realisasi tersebut mengalami pertumbuhan persentase sebesar 13,34 persen year on year (YoY) bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu dari realisasi bulan April tahun 2022 sebesar Rp 595,99 miliar atau 18,16 persen dari total pagu sebesar Rp 3,28 triliun.
Belanja negara dari APBN tersebut disalurkan untuk belanja belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).
Adapun realisasi BPP sebesar Rp 785,72 miliar atau 28.2 persen dari pagu sebesar Rp 2,78 triliun untuk disalurkan kepada 132 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor. Realisasi tersebut juga, mengalami pertumbuhan persentase meningkat sebesar 8,88 persen (YoY) atau Rp 289,04 miliar dari realisasi pada bulan April tahun 2022 sebesar Rp 496.68 miliar atau 19,32 persen dari total pagu sebesar Rp 2,57 triliun, “ujar Juanda.
Lebih detail realisasi BPP tersebut dicairkan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 31.5 persen atau Rp 174,19 miliar dari pagu sebesar Rp 552,79 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 27,1 persen atau sebesar Rp 215.53 miliar dari pagu sebesar Rp 796.42 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal mencapai sebesar 27,6 persen atau sebesar Rp396 miliar dari pagu Rp 1,43 triliun. Dan terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial masih belum ada (nihil) realisasi dari pagu Rp 0,14 miliar.
Sedangkan realisasi untuk TKD sebesar sebesar Rp 1,76 triliun atau 33,22 persen dari pagu sebesar Rp 5,31 triliun. Anggaran TKD ini digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Adapun rincian realisasi dari dana TKD tersebut, pertama, realisasi DBH sebesar Rp 782,81 miliar atau 38,7 persen dari pagu sebesar Rp 2,02 triliun. Kedua, realisasi untuk DAU sebesar Rp 823,57 miliar atau 33,3 persen dari pagu Rp 2,47 triliun. Ketiga, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp 104,95 miliar atau 38,4 persen dari pagu sebesar Rp 273,18 miliar. Keempat, realisasi Dana Desa sebesar Rp 54,14 miliar atau 29 persen dari pagu sebesar Rp 186,41 miliar. Adapun untuk DAK Fisik, dan Dana Insentif Fiskal sampai saat ini belum terealisasi.
KPPN Tanjung Selor terus berupaya mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan Pemerintah Daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
Semoga dengan langkah strategis tersebut, penyaluran atas realisasi APBN dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2023 yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Bumi Benuanta, tutup Juanda. (*)
