KMB, Komitmen Pemda dan Kualitas Pendidikan di Kaltara

redaksi

Oleh:
Dr. Arif Jauhar Tontowi
Dosen Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Berau

Gebyar Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) di Kalimantan Utara (Kaltara) terus menggema di mana-mana. Dampak instrumen transformasi ini pun terasa menguat di setiap satuan pendidikan. Kebijakan tersebut begitu kentara perlahan merubah pesona ekosistem pendidikan menjadi semakin menawan. Terus bergerak menyusur pada lima klaster wilayah di Kaltara, baik yang berada di klaster perkotaan, pedesaan, pesisir, pedalaman hingga perbatasan. Semuanya bergerak menuju pemenuhan kepentingan terbaik bagi peserta didik.


Namun benarkah kebijakan yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemenristek) ini benar-benar mampu menciptakan perubahan signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kaltara? Opini hasil riset ini akan membedahnya.
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di akhir tahun 2023 melaksanakan kaji dampak KMB terhadap komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kualitas pendidikan di lima kabupaten kota se-Kaltara. Secara teknis, riset ini dilaksanakan oleh tim konsultan. Metode yang digunakan yaitu, sequential eksplanatory.


Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan inferensial menggambarkan bagaimana akselerasi transformasi kualitas pendidikan berproses menuju perbaikan. Ada beberapa indikator yang sudah baik. Namun juga masih ada indikator-indikator yang harus menjadi prioitas untuk mendapat perhatian bahkan harus dilakukan aksi intervensi.
Mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas tidaklah semudah seperti membalikan telapak tangan. Buah manis hasil dari kebijakan ini diprediksi akan bisa dipetik dalam jangka panjang. Sulit dirasakan dalam jangka pendek yang langsung signifikan mendongkrak kualitas pendidikan. Hasil Evaluasi Delta Rapor Pendidikan (Juli 2023), ternyata ada beberapa indikator yang mengalami peningkatan namun juga masih ada yang mengalami penurunan antara tahun 2022 dibanding tahun 2023.


Tiga indikator utama yang terdiri dari kemampuan literasi, numerasi dan karakter menunjukan bahwa, nilai delta literasi sebesar (minus) -0,90 yang berarti menurun dari tahun 2022 sebesar 67,75 menjadi 64,85 di tahun 2023. Sedangkan nilai numerasi mengalami peningkatan sebesar 7,76 yaitu dari 31,45 menjadi 39,21. Nilai karakter juga mengalami peningkatan sebesar 0,16 dari 53,05 menjadi 53,21. Di samping capaian nilai delta belum signifikan, capaian nilai absolutnya juga relatif belum menggembirankan (masih rendah). Nilai literasi hanya mampu mencapai 64,85 sedangkan numerasi dan karakter masing-masing sebesar 39,21 dan 53,21. Indikator numerasi dan karakter ini berarti masih merah.
Masih perlu waktu lagi kita akan bisa menyaksikan terjadinya perubahan secara signifikan. Bisa lima atau sepuluh tahun sejak kebijakan dikeluarkan. Meningkatkan kualitas pendidikan memerlukan serangkaikan kebijakan yang komprehensif dan teruji di lapangan. Memerlukan biaya besar, komitmen dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, serta semangat berubah semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi. Semua ini memerlukan waktu untuk berproses yang tidak bisa instan.
Sejauh ini, KMB yang digulirkan oleh Kemendikbudristek diyakini sebagai instrumen yang relatif komprehensif untuk mengatasi persoalan leaning loss yang terjadi akibat Pandemi Covid-19. Diharapkan juga menjadi strategi ampuh untuk menaikkan peringkat kualitas pendidikan di Indonesia pada level regional dan global.

Baca juga  Mendulang Cuan dari Limbah Medis


Kualitas pendidikan Indonesia sebelumnya memang hanya mampu bertengger di lapisan bawah dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Data dari PISA (Programme for International Student Assesment) menunjukan bahwa di tahun 2022 Indonesia naik 5-6 posisi dibanding 2018. Namun posisinya itu masih tergolong di lapisan bawah diantara 80 negara, karena hanya berada di posisi ke 60an.
Hasil kaji dampak yang dilakukan tim konsultan BPMP Kaltara menghasilkan beberapa temuan menarik. Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 310 satuan pendidikan yang menjadi sampel. Jumlah sampel ini diambil dari 1.390 satuan pendidikan formal yang ada di Kaltara setelah dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5 persen. Kepada responden disebarkan kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Menggunakan skala pengukuran likert ditambah argumentasi dari setiap pilhan jawaban yang diberikan.
Pengambilan sampel menggunakan teknik proportional quota random sampling. Tingkat SLTA/sederajat sebanyak 7 persen, SLTP/sederajat sebanyak 14 persen, SD/sederajat sebanyak 35 persen, dan PAUD sebanyak 44 persen. Sampel tersebut tersebar pada lima klaster yaitu di perkotaan sebanyak 39 persen, pedesaan sebanyak 45 persen, pedalaman sebanyak 4 persen, pesisir sebanyak 5 persen dan perbatasan sebanyak 7 persen.


Alat analisis yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modeling) dengan Software SPSS-AMOS 20. Pilihan alat analisis ini diharapkan akan mampu menjawab persoalan sampai ke inti riset (model pengukuran). Hasilnya diharapkan mampu membedah secara mendalam melalui analisis deskriptif, hubungan struktural (hubungan pengaruh) dan bobot dari 26 indikator yang diukur. Hasilnya menunjukkan ada beberapa temuan menarik yang perlu segera ditindak lanjuti oleh para stakeholder pendidikan di Kaltara.
Hasil model pengukuran pada variabel KMB menunjukkan bahwa, dari dua belas kebijakan KMB yang diobservasi, ada tiga yang pelaksanaannya dipersepsikan dengan bobot (tingkat kepentingan) paling tinggi. TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) di satuan pendidikan sebesar 0,72, BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebesar 0,65 dan Rapor Pendidikan sebesar 0,65 (prioritas pemenuhan). Sedangkan tiga terbawah pelaksanaan KMB yang dipersepsikan dengan bobot (tingkat kepentingan) paling rendah adalah: PSP (Program Sekolah Penggerak) sebesar 0,08, SMK PK (Pusat Keunggulan) sebesar 0,34 dan Partisipasi Masyarakat sebesar 0,34 (prioritas intervensi perbaikan).


Dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Pelaksanaan KMB yang dipersepsikan dengan penilaian cukup oleh satuan pendidikan adalah; CGP (calon guru penggerak), PSP, dan SMK PK. Yang sudah BAIK; AN (assesmen nasional), partisipasi masyarakat, transisi PAUD SD, Buku Bacaan Bermutu, IKM (implementasi kurikulum merdeka), Siplah & Arkas, TPPK dan Rapor Pendidikan. Satu-satunya KBM yang dipersepsikan sangat baik adalah dana BOS.
Model pengukuran pada tiga indikator yang diobservasi pada variabel komitmen dan dukungan pemerintah daerah menghasilkan tiga peringkat. Berdasarkan tiga urutan yang dipersepsikan dengan bobot (tingkat kepentingan) dari yang paling tinggi adalah; Pembinaan sebesar 0,98, dukungan anggaran sebesar 0,80, dan regulasi sebesar 0,76. Pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan pelaksanaan komitmen dan dukungan terkait KMB di satuan pendidikan sesuai urutan tersebut.
Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa tiga indikator dari variabel komitmen dan dukungan Pemda terhadap KMB dipersepsikan sudah baik oleh satuan pendidikan di Kaltara. Pemda masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan sampai kriteria sangat baik.

Baca juga  "Apa benar media sosial bikin insecure? Temukan Jawabannya di Webinar Ini


Model pengukuran dari 11 indikator yang diobservasi pada variabel kualitas pendidikan menghasilkan tiga peringkat dengan bobot teratas dan tiga terbawah. Tiga teratas yang dipersepsikan dengan bobot (tingkat kepentingan) paling tinggi adalah; literasi sebesar 0,71, karakter sebesar 0,69 dan APS (Angka Partisipasi Sekolah) sebesar 0,68. Hal ini harus menjadi prioritas program pembenahan. Tiga terbawah indikator kualitas pendidikan yang dipersepsikan dengan bobot (tingkat kepentingan) paling rendah adalah: Akreditasi B pada PAUD sebesar 0,32, sekolah inklusi sebesar 0,36 dan kemitraan SMK dengan dunia kerja dan dunia industri sebesar 0,37. Hal ini harus menjadi prioritas intervensi perbaikan.
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pelaksanaan KMB yang dipersepsikan dengan penilaian cukup oleh satuan pendidikan di Kaltara yaitu; CGP, PSP, dan SMK PK. Sedangkan yang sudah dinilai baik adalah; AN, partisipasi masyarakat, transisi PAUD SD, buku bacaan bermutu, IKM, Siplah & Arkas, TPPK dan Rapor Pendidikan. Satu-satunya KMB yang dipersepsikan dengan nilai sangat baik adalah dana BOS.

Hasil analisis pengaruh antar variabel menunjukkan bahwa, KMB berpengaruh positif tetapi belum signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 0,36 dengan nilai P sebesar 0,230. KMB utamanya terlihat dari kebijakan TPPK di satuan pendidikan dan kualitas pendidikan utamanya terlihat dari indikator literasi. KMB berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen dan dukungan Pemda dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 0,81 dengan nilai P sebesar ***.

Komitmen Pemda utamanya terlihat dari indikator pembinaan yang dilakukan oleh Pemda terhadap satuan pendidikan. Komitmen dan dukungan Pemda berpengaruh positif namun belum signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kaltara dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 0,27 dengan nilai P = 0,340.


Variabel KMB mempengaruhi variasi data pada variabel komitmen dan dukungan Pemda sebesar 66% selebihnya sebesar 34% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Variabel KMB dan variabel komitmen/dukungan Pemda mempengaruhi variasi data pada variabel Kualitas Pendidikan hanya sebesar 37%. Selebihnya sebesar 63% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.
Berdasarkan isian permasalahan dari responden satuan pendidikan dari setiap klaster wilayah diperoleh beberapa catatan yang beragam. Sebagian menunjukkan persoalan yang berbeda. Namun sebagian yang lain menunjukkan ada kesamaan permasalahan.

Baca juga  Strategi Antisipasi Dampak Resesi Global


Pada klaster wilayah pedalaman, masih terjadi penggunaan BOS yang tidak tepat sasaran. Pelaksanaan AN terkendala sarpras, jaringan internet, harus gabung dengan sekolah lain dan membayar pulsa. Masih ada sekolah yang belum tahu adanya regulasi yang diterbitkan pemerintah. CGP kurang diminati karena akses jaringan yang sulit. Minat baca kurang. Pembelajaran kurang inovatif. Terjadinya putus sekolah disebabkan adanya pernikahan dini (usia anak).
Pada klaster wilayah pesisir pelaksanaan AN dikeluhkan karena masalah listrik dan sinyal internet yang tidak mendukung. CGP juga kuang diminati karena alasan sering gagal dalam tes wawancara. Masalah putus sekolah dikarena harus bekerja.


Pada klaster wilayah perbatasan, pelaksanaan AN terkdenala jaringan dan harus cari lokasi yang terjangkau internet. Ada yang belum memiliki buku bacaan bermutu dan perpustakaan. Kurang tenaga pendidik. Kombel dan PMM belum maksimal karena jaringan. Sarpras pendidikan masih sangat minim. Pesoalan putus sekolah dikarenakan harus cari nafkah untuk keluarga.
Pada klaster wilyah perkotaan pelaksanaan AN juga masih terkendala jaringan yang kurang stabil. CGP kurang diminati karena terlalu banyak persyaratan. Keamanan sekolah sering dikeluhkan karena sering banjir sehingga merusak peralatan. Masih ada siswa putus sekolah karena alasan ekonomi. Fasilitas sekolah dirasa masih kurang lengkap.

Pada klater wilayah pedesaan, literasi masih menghadapi masalah minat baca kurang. Masalah putus sekolah dikarenakan memilih program paket, kurang dukung orang tua dan karena harus bekerja. Iklim kebhinekaan masih kurang kuat.
Ada beberapa persoalan yang secara bersama-sama dikeluhkan di lima klaster wilayah. Kemampuan numerasi masih rendah. Kemampuan karakter masih perlu ditingkatkan. Fasilitas untuk disabilitas belum mendukung di sekolah inklusif. Jarang ada lembaga swadaya masyarakat berperan dalam meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Keberadaan PSP masih dirasakah ada persoalan, yaitu belum adanya kegiatan pengimbasan yang bisa dirasakan pada sekolah non PSP.

Hasil riset ini merekomendasikan kepada BPMP Kaltara bersama Pemda dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya perlu melakukan diskusi bersama untuk mencermati temuan-temuan yang dihasilkan. Selanjutnya merumuskan menjadi Rencana Aksi penguatan KMB dan komitmen Pemda untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltara berdasarkan klasterisasi wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir, pedesaan dan perkotaan. Rencana aksi tersebut diharapkan bisa menjadi acuan utama bagi banyak pihak untuk melakukan intervensi perbaikan secara kolaboratif dan sinergis. (*)

Baca juga

Tags

Tinggalkan komentar

Ads - Before Footer