TANJUNG SELOR – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Utara resmi membuka tahapan pendaftaran calon Ketua Kadin Kabupaten Bulungan periode 2026–2031. Pembukaan ini menjadi pintu awal menuju Musyawarah Kabupaten (Mukab) yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Mei 2026, sebagai forum penentuan pucuk pimpinan dunia usaha di daerah tersebut.
Pembukaan pendaftaran disampaikan dalam konferensi pers resmi yang melibatkan pengurus Kadin Provinsi Kaltara, panitia pelaksana, steering committee, serta Ketua Kadin Bulungan periode 2021–2026, Andi Masita. Suasana konferensi pers berlangsung tegas dan menandai dimulainya persaingan calon ketua yang diprediksi akan berjalan dinamis.
Pengurus Kadin Provinsi Kaltara yang juga Wakil Ketua Bidang Media sekaligus Direktur Eksekutif Provinsi, Syamsul Bahri, menegaskan bahwa proses pemilihan Ketua Kadin Bulungan tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum penting dalam menentukan arah organisasi dunia usaha lima tahun ke depan.
Menurutnya, Kadin membutuhkan figur pemimpin yang tidak hanya cakap secara bisnis, tetapi juga memiliki karakter kuat dalam menjaga organisasi. “Calon ketua Kadin harus memiliki kriteria yang profesional, berintegritas, dan royal terhadap organisasi. Ini sangat penting karena Kadin bukan organisasi biasa, tetapi wadah strategis dunia usaha yang berperan langsung dalam pembangunan ekonomi daerah,” tegas Syamsul Bahri.
Ia menambahkan bahwa pembukaan pendaftaran mulai hari ini menjadi kesempatan terbuka bagi seluruh pengusaha di Kabupaten Bulungan yang memenuhi syarat untuk ikut berkompetisi secara sehat dan transparan. “Dengan ini kami resmi membuka pendaftaran calon Ketua Kadin Kabupaten Bulungan 2026–2031. Ini momentum penting, silakan para pengusaha yang memenuhi syarat untuk ikut berpartisipasi,” ujarnya.
Syarat Ketat: Dukungan Anggota hingga KTA Aktif
Syamsul menjelaskan bahwa terdapat sejumlah persyaratan administratif yang wajib dipenuhi oleh bakal calon ketua. Di antaranya adalah memiliki minimal 20 dukungan anggota aktif Kadin serta kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku.
Selain itu, verifikasi daftar pemilik hak suara akan dilakukan pada 16–17 Mei 2026, sebelum pelaksanaan Mukab. “Tercatat sekitar 28 anggota, namun yang aktif dan memenuhi syarat sementara ini sekitar 20 orang. Mereka inilah yang nantinya memiliki hak suara dalam Mukab,” jelasnya.
Mukab Jadi Forum Strategis Dunia Usaha
Lebih jauh, Syamsul menegaskan bahwa Musyawarah Kabupaten Kadin Bulungan bukan hanya agenda internal organisasi, tetapi juga forum strategis yang dapat melibatkan unsur Kadin Provinsi hingga anggota luar biasa dari berbagai asosiasi dunia usaha di daerah.
Ia menekankan bahwa seluruh proses tetap mengacu pada AD/ART organisasi serta Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri. Namun demikian, ia menyoroti bahwa aspek terpenting bukan hanya administrasi, melainkan kualitas karakter calon pemimpin.
“Secara pribadi, meskipun tidak tertulis secara eksplisit, saya menilai ketua Kadin harus profesional dan royal. Karena di sini kita tidak hanya bicara keuntungan, tetapi membangun organisasi yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Hadapi Tantangan Industri Kaltara
Syamsul juga menyoroti tantangan besar dunia usaha ke depan, terutama dengan pesatnya perkembangan sektor industri strategis di Kalimantan Utara. Kondisi ini menuntut Kadin Bulungan untuk lebih adaptif dan agresif dalam memperjuangkan kepentingan pelaku usaha lokal.
Menurutnya, Kadin harus menjadi jembatan strategis antara dunia usaha dan pemerintah, serta memastikan pelaku usaha daerah tidak tertinggal dalam arus investasi dan industri.
“Jangan sampai kebutuhan daerah justru dipenuhi dari luar. Kita harus siap dan tidak boleh menunggu. Siapa pun yang terpilih nanti harus mampu membuka akses yang lebih luas bagi pengusaha lokal,” tegasnya.
Dorong Peningkatan SDM dan Akses Usaha
Ia menambahkan, tantangan organisasi ke depan tidak hanya soal kepemimpinan, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha, termasuk penguatan manajemen usaha, kepatuhan pajak, hingga akses permodalan perbankan.
Kadin juga diharapkan mampu menjadi induk organisasi yang memperkuat sinergi dengan berbagai asosiasi seperti HIPMI dan Gapensi melalui hubungan simbiosis mutualisme.
“Tidak ada organisasi yang sempurna. Harapannya, Kadin Bulungan ke depan bisa lebih terbuka, lebih maju, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha di daerah,” pungkasnya.
Musyawarah Kabupaten (Mukab) Kadin Bulungan yang akan digelar pada 18 Mei 2026 mendatang diprediksi menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan dunia usaha di Kabupaten Bulungan untuk lima tahun ke depan, di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan geliat industri di Kalimantan Utara. (***)
