TANJUNG SELOR – Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md menegaskan bahwa kompetensi aparatur sipil negara (ASN) menjadi faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. ASN yang memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai di bidang pengelolaan keuangan daerah diyakini mampu meminimalkan kesalahan administrasi hingga potensi penyimpangan anggaran.
Hal tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah dan Pengenalan Rumah Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2026 yang digelar di Aula Benuanta Kantor BKPSDM Bulungan, Rabu (10/6/2026).
Dalam sambutannya, Kilat menyampaikan apresiasi kepada BKPSDM Kabupaten Bulungan yang terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui berbagai program pengembangan kompetensi.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BKPSDM Kabupaten Bulungan atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur sipil negara, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah,” ujar Kilat.
Menurutnya, tuntutan terhadap pengelolaan keuangan daerah saat ini semakin tinggi. Aparatur dituntut mampu menjalankan sistem keuangan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pengelolaan keuangan daerah saat ini dituntut semakin tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, aparatur pengelola keuangan daerah harus memiliki pemahaman yang baik terhadap sistem perbendaharaan, tata kelola administrasi keuangan, mekanisme pertanggungjawaban, serta pengawasan penggunaan anggaran,” tegasnya.
Kilat menilai pelaksanaan diklat tersebut sangat strategis karena kualitas pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.
“Kegiatan diklat ini menjadi sangat penting karena kualitas pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya,” katanya.
Selain pembekalan di bidang perbendaharaan keuangan daerah, kegiatan tersebut juga menjadi momentum pengenalan Rumah Belajar Bulungan, sebuah inovasi Pemerintah Kabupaten Bulungan yang dirancang sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan.
Kilat menjelaskan, Rumah Belajar Bulungan hadir sebagai wadah yang memberikan akses lebih luas kepada ASN untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan sesuai tuntutan pekerjaan dan perkembangan zaman.
“Rumah Belajar Bulungan merupakan wadah pembelajaran dan pengembangan kompetensi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Melalui program tersebut, ASN diharapkan mampu terus mengembangkan kapasitas diri melalui berbagai materi pembelajaran, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tersedia.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran Rumah Belajar Bulungan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun budaya belajar sepanjang hayat atau lifelong learning di lingkungan birokrasi.
“Dengan memanfaatkan berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan adaptif, kita ingin menciptakan aparatur yang tidak hanya kompeten dalam bidang tugasnya, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan, menguasai teknologi, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kilat mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk menjadikan Rumah Belajar Bulungan sebagai sarana pengembangan diri sekaligus memperkuat profesionalisme dalam bekerja.
“Saya mengajak seluruh ASN Kabupaten Bulungan untuk memanfaatkan Rumah Belajar Bulungan sebagai sarana meningkatkan kapasitas diri, memperluas pengetahuan, dan memperkuat profesionalisme. Jadikan belajar sebagai kebutuhan dan budaya kerja sehingga kita dapat bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ajaknya.
Ia berharap Rumah Belajar Bulungan mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi yang memberikan manfaat nyata bagi kemajuan aparatur serta mendukung percepatan pembangunan daerah di masa mendatang.
Selain itu, kepada para peserta diklat, Kilat berpesan agar mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kemampuan teknis di bidang perbendaharaan keuangan daerah.
“Saya berharap melalui diklat ini para peserta dapat mengikuti seluruh materi dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan teknis di bidang perbendaharaan keuangan daerah. Ilmu dan pengalaman yang diperoleh nantinya harus dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Wakil Bupati mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi semata, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan integritas sebagai pelayan masyarakat.
“Pengelolaan keuangan daerah bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan integritas sebagai pelayan masyarakat. Setiap rupiah anggaran yang dikelola harus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan,” tegasnya.
Kilat juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dan instruktur yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman kepada peserta pelatihan.
“Kepada para narasumber serta instruktur, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaannya berbagi ilmu dan pengalaman kepada para peserta. Semoga materi yang diberikan dapat memperkuat pemahaman serta meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Bulungan,” pungkasnya.
Melalui pelaksanaan diklat dan peluncuran Rumah Belajar Bulungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulungan menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, serta mampu mengelola keuangan daerah secara akuntabel demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (DKIP Bulungan)
