TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah mendata sejumlah infrastruktur seperti jembatan yang dinilai belum layak dilalui kendaraan roda empat, untuk menjadi bahan usulan pembangunan maupun perbaikan melalui pemerintah pusat.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, mengatakan, pemerintah daerah sedang menyiapkan data terkait jembatan-jembatan yang membutuhkan penanganan. Pendataan dilakukan untuk memastikan usulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kita masih mendata, saya tidak bisa memberikan jawaban saat ini. Kita mendata dulu berapa puluh jembatan yang kita usulkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya, Selasa (18/8).
Sejumlah jembatan di wilayah perdesaan memiliki fungsi penting sebagai akses masyarakat. Tak hanya untuk mobilitas warga, keberadaan jembatan juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani dan nelayan. Karena itu, Pemprov Kaltara berharap pembangunan maupun perbaikan jembatan di daerah dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.
“Kita sudah siapkan dokumen, surat untuk kita bersurat kepada Bapak Presiden. Semoga jembatan-jembatan di Kalimantan Utara, khususnya jembatan-jembatan yang berada di wilayah perdesaan untuk akses para petani, akses para nelayan dapat terlaksana,” katanya.
Zainal menyebut, pemerintah daerah terlebih dahulu menyelesaikan proses pendataan sebelum menentukan jumlah pasti jembatan yang akan diusulkan. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan infrastruktur yang diajukan benar-benar terukur dan tepat sasaran.
Ia juga berharap program pembangunan infrastruktur yang tengah didorong pemerintah pusat dapat turut menjangkau Kalimantan Utara.
“Kita juga dengarkan bahwa beberapa ribu jembatan sudah dikerjakan. Kita doakan juga untuk di Kalimantan Utara ini bisa terwujud jembatan-jembatan yang masih tidak layak untuk dilalui kendaraan roda 4,” pungkasnya. (ve26/nn)
