TANJUNG SELOR – DPRD Bulungan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tujuh nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2026 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Pembahasan tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pengelolaan Kebun Raya Bundayati, perizinan investasi, hingga penguatan riset daerah sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bulungan, H. Riyanto, dan dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Dalam keterangannya, Riyanto menegaskan bahwa pembahasan Ranperda bukan sekadar agenda formal legislatif, melainkan bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami di DPRD Bulungan ingin memastikan setiap Ranperda yang dibahas memiliki arah yang jelas dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah jangka panjang,” ujar Riyanto usai rapat paripurna.
Menurutnya, tujuh Ranperda yang diajukan pemerintah daerah memiliki nilai strategis karena menyentuh berbagai aspek pembangunan daerah, termasuk penguatan investasi, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Salah satu pembahasan yang mendapat perhatian adalah terkait pengelolaan Kebun Raya Bundayati. Riyanto menilai keberadaan kebun raya tersebut tidak hanya penting sebagai kawasan konservasi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pendidikan, penelitian, hingga pariwisata daerah.
“Kebun Raya Bundayati harus dikelola secara optimal karena memiliki manfaat besar bagi daerah. Selain sebagai kawasan konservasi, ini juga dapat menjadi pusat edukasi dan destinasi wisata yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.
Selain itu, DPRD juga memberikan perhatian serius terhadap regulasi perizinan investasi. Riyanto menegaskan pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun kelestarian lingkungan.
“Kita tentu ingin investasi masuk ke Bulungan, tetapi harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, penyerapan tenaga kerja, dan menjaga lingkungan. Jangan sampai pembangunan hanya menguntungkan pihak tertentu,” tegasnya.
Dalam pembahasan Ranperda tersebut, isu penguatan riset daerah juga menjadi perhatian utama DPRD Bulungan. Riyanto menilai pembangunan daerah harus didukung data dan kajian yang kuat agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Ke depan, pembangunan daerah harus berbasis riset dan data yang jelas. Dengan begitu kebijakan pemerintah dapat lebih efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai lembaga legislatif, Riyanto menjelaskan DPRD memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah yang semuanya bertujuan menjaga arah pembangunan tetap sesuai kebutuhan masyarakat.
“Peran DPRD bukan hanya membahas aturan, tetapi memastikan seluruh kebijakan daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bulungan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya masukan dari fraksi-fraksi DPRD dalam proses pembahasan Ranperda agar setiap regulasi yang nantinya disahkan benar-benar matang dan mampu diterapkan secara efektif di lapangan.
“Pemandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam proses legislasi karena menjadi ruang memberikan kritik, saran, dan masukan demi penyempurnaan Ranperda,” tambah Riyanto.
DPRD Bulungan berharap seluruh proses pembahasan tujuh Ranperda tersebut dapat berjalan maksimal sehingga menghasilkan regulasi yang mampu mendukung pembangunan daerah, memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Bulungan. (adv)
