TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, H. Riyanto, S.Sos., memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Bulungan yang dilaksanakan bersama Yayasan Faqih Hasan Center, Selasa (24/2/2026), bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Bulungan.
Agenda rapat tersebut secara khusus membahas Pengenalan Bahasa Isyarat sebagai bagian dari upaya mendorong komunikasi yang lebih inklusif, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap penyandang disabilitas, khususnya teman-teman dengan keterbatasan pendengaran dan bicara.
Kegiatan ini menjadi ruang penting bagi DPRD Bulungan untuk mendengarkan masukan serta memperkuat komitmen dalam menghadirkan kebijakan yang lebih ramah dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Bulungan, H. Riyanto, menegaskan bahwa akses komunikasi yang setara merupakan bagian dari hak dasar setiap warga negara yang harus terus diperjuangkan melalui kebijakan dan dukungan nyata dari pemerintah daerah.
“DPRD Bulungan sangat mendukung upaya pengenalan bahasa isyarat ini karena ini menyangkut hak dasar komunikasi bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kita ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses informasi maupun pelayanan,” ujar H. Riyanto.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD Bulungan akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas disabilitas, agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan menjawab kebutuhan semua pihak.
“Kami di DPRD berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dan menerima aspirasi dari semua kelompok masyarakat. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang,” tambahnya.
Melalui forum RDPU ini, DPRD Kabupaten Bulungan menegaskan komitmennya dalam memperkuat kebijakan inklusif, serta mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bahasa isyarat sebagai jembatan komunikasi sosial.
Diharapkan, inisiatif ini dapat menjadi langkah awal dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap disabilitas, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Bulungan sebagai daerah yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan. (adv)
