TANJUNG SELOR – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai menunjukkan hasil nyata, khususnya melalui sektor bongkar muat pelabuhan. Hal ini mengemuka dalam pertemuan silaturahmi dan koordinasi antara Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md, dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kabupaten Bulungan belum lama ini.
Ketua DPC APBMI Bulungan periode 2025–2030, Elias Kasing dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas komitmen dan konsistensi Wakil Bupati Kilat dalam mendorong optimalisasi sektor kepelabuhanan sejak masih menjabat sebagai Ketua DPRD hingga kini menjabat Wakil Bupati.
“Pak Wakil ini sejak masih menjadi Ketua DPRD sudah memahami bahwa pelabuhan adalah pintu keberhasilan ekonomi suatu daerah. Komitmen itu tidak hanya diucapkan, tapi benar-benar dieksekusi setelah beliau menjabat Wakil Bupati,” ujar Elias.
Menurut Elias, salah satu bukti nyata komitmen tersebut adalah mulai masuknya berbagai komoditas strategis melalui pelabuhan di Bulungan, seperti distribusi barang Bulog melalui Pelabuhan Kayan VI, serta masuknya pupuk hingga jumlah sekian ton melalui Pelabuhan Kayan I dalam beberapa waktu terakhir.
“Ini dampaknya sangat positif. Pertama, PAD meningkat dari biaya tambat kapal. Kedua, retribusi barang juga menambah pendapatan daerah,” jelasnya.
Lebih jauh, Elias menegaskan bahwa aktivitas bongkar muat bukan hanya berdampak pada kas daerah, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
“Ada perusahaan yang bekerja, pemilik kapal, agen, perusahaan bongkar muat, koperasi, hingga tenaga kerja bongkar muat. Semua terlibat dan merasakan dampaknya. Ini langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
APBMI Bulungan sendiri, lanjut Elias, telah lama mengusulkan agar seluruh aktivitas bongkar muat di wilayah Bulungan menggunakan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) resmi yang tergabung dalam asosiasi. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan regulasi sekaligus mencegah kebocoran PAD.
“Masih ada perusahaan yang mengaku sebagai perusahaan bongkar muat, tetapi tidak tergabung dalam asosiasi resmi. Akibatnya, ada potensi PAD yang hilang karena kewajiban perusahaan ke daerah tidak terpenuhi,” tegas Elias.
Ia menjelaskan bahwa secara nasional, APBMI merupakan satu-satunya asosiasi bongkar muat yang diakui, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP VI/AL 3014/PHB-89 serta diperkuat oleh peraturan menteri No 59 tahun 2021 tentang penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan BAB III pasal 3 ayat 3. Karena itu, kegiatan bongkar muat idealnya hanya dilakukan oleh PBM berizin resmi, perusahaan angkutan laut, atau badan usaha pelabuhan yang memiliki konsesi.
“Sama seperti seperti asosiasi lainnya, yang mana adanya asosiasi menjadi suatu wadah perkumpulan dari beberapa perusahaan yang resmi,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Elias juga memaparkan kondisi volume bongkar muat di Bulungan yang sempat mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun lalu.
“Namun dengan masuknya pupuk dan barang-barang lainnya, ini mulai meningkat lagi,” jelasnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md, menyambut baik aspirasi APBMI dan TKBM, serta menegaskan komitmen Pemkab Bulungan untuk membangun kerja sama yang kuat, baik secara lisan maupun tertulis.
Wabup Kilat juga menekankan bahwa Pemkab Bulungan sangat berkepentingan agar seluruh potensi pelabuhan dapat dikelola secara optimal dan tertib, karena sektor ini memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD.
“Pelabuhan adalah aset daerah. Kalau dikelola dengan baik dan melibatkan pelaku usaha resmi, manfaatnya kembali ke masyarakat Bulungan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut jadi komitmen bersama antara Pemkab Bulungan dan APBMI untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menata kembali mekanisme bongkar muat, serta memastikan seluruh aktivitas kepelabuhanan memberikan kontribusi nyata bagi PAD dan kesejahteraan tenaga kerja lokal.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi Bulungan dalam memaksimalkan potensi ekonomi pelabuhan sebagai salah satu motor utama pembangunan daerah. (dni/dni)
