Ketika Industri Masuk, Perempuan Menanggung Dampaknya: Suara dari Kampung Baru dan Tanah Kuning

redaksi

Diskusi kampung tim Inaya Kayan dan komunitas lokal di wilayah pesisir Bulungan. (FOTO:Inaya Kayan)

TANJUNG SELOR – Pembangunan dan industri kerap datang dengan janji investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun bagi perempuan di Kampung Baru dan Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, perubahan itu tidak selalu hadir sebagai kesejahteraan.

Dalam lima tahun terakhir, warga merasakan perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Udara terasa semakin panas, debu semakin tebal, air sungai berubah warna, hasil tangkapan nelayan berkurang, usaha-usaha kecil mulai tutup, dan ruang bermain anak-anak semakin menyempit.

Pada saat yang sama, perempuan menghadapi persoalan lain yang sering tidak terlihat dalam narasi pembangunan, meningkatnya rasa tidak aman, catcalling, pelecehan, beban ekonomi keluarga, hingga semakin sempitnya ruang perempuan untuk bersuara.

Pengalaman tersebut terungkap dalam rangkaian diskusi bersama perempuan dan anak muda di Kampung Baru dan Tanah Kuning yang difasilitasi Inaya Kayan pada Mei 2026. Bagi Meta, Koordinator Inaya Kayan, dampak industri tidak dapat dibaca hanya melalui angka investasi, jumlah perusahaan, atau banyaknya lapangan kerja yang tersedia.

“Perubahan itu tidak hanya soal pembangunan fisik. Ada perubahan dalam kehidupan sehari-hari warga, terutama perempuan dan anak muda. Mereka merasakan perubahan lingkungan, ekonomi, ruang hidup, bahkan rasa aman,” kata Meta.

Ketika ruang hidup perempuan menyempit

Perubahan lingkungan memiliki dampak yang berbeda terhadap setiap orang. Perempuan, terutama mereka yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik dan perawatan keluarga, sering kali menjadi pihak yang pertama merasakan dampaknya.

Ketika air bersih sulit diperoleh, perempuan yang harus memastikan kebutuhan air rumah tangga tetap terpenuhi. Ketika lingkungan dipenuhi debu, perempuan juga berhadapan dengan persoalan kesehatan dan kebersihan keluarga.

Di Kampung Baru, warga merasakan cuaca yang semakin panas dan debu. Sebagian warga juga mengeluhkan perubahan kondisi udara serta munculnya aroma seperti bau terbakar.

“Mulai ada keluhan sesak nafas tiba dan bau bakar yang sebelumnya tidak terjadi,” ungkap Ros, salah satu warga setempat.

Bagi perempuan, perubahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan berkaitan langsung dengan kebersihan, kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Namun, pengalaman perempuan terhadap dampak industri sering kali tidak masuk dalam perhitungan utama pembangunan.

Pembangunan diukur melalui jalan, gedung, perusahaan, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pertanyaan tentang siapa yang membersihkan debu di rumah, siapa yang mencari air ketika sumber air berubah, siapa yang merawat anggota keluarga ketika sakit, dan siapa yang kehilangan ruang aman, sering kali tidak menjadi bagian dari perhitungan.

Baca juga  Sambut Waisak dengan Kasih dan Kebijaksanaan, KBTI Bulungan Gelar Bakti Sosial di Panti Werdha

Ekonomi yang tumbuh, tetapi tidak selalu untuk warga lokal

Masuknya industri juga tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Di Kampung Baru, sejumlah usaha kecil yang sebelumnya menjadi penopang ekonomi keluarga mulai mengalami penurunan. Warung makan, laundry, kos-kosan dan usaha lainnya mulai sepi, bahkan sebagian tutup sejak awal 2026.

Usaha katering yang sebelumnya memiliki ratusan pelanggan dari kalangan pekerja perusahaan juga mengalami penurunan jumlah pesanan secara drastis. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat lokal tidak selalu menjadi penerima manfaat utama dari aktivitas industri di wilayah mereka. “Banyak warga yang sebelumnya mengandalkan usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika aktivitas ekonomi berubah, mereka juga ikut terdampak,” kata Meta.

Di sisi lain, peluang kerja di perusahaan juga dinilai belum sepenuhnya terbuka bagi warga lokal, termasuk perempuan. Bia, perempuan muda Kampung Baru, melihat bahwa perempuan menghadapi hambatan berlapis. Selain terbatasnya akses terhadap pekerjaan, perempuan juga masih berhadapan dengan anggapan bahwa pendidikan dan pekerjaan bukan prioritas utama bagi mereka.

Di tingkat keluarga, sebagian perempuan masih didorong untuk mengutamakan pekerjaan domestik. Di tingkat ekonomi, mereka berhadapan dengan keterbatasan lapangan kerja. Sementara ketika bekerja di perusahaan, beberapa perempuan mengalami ketidaksesuaian antara posisi yang ditawarkan dan pekerjaan yang harus dijalankan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan industri belum otomatis menghadirkan kesetaraan bagi perempuan.

Perempuan kehilangan ruang, alam kehilangan fungsi sosial

Di Tanah Kuning, perubahan lingkungan juga berarti hilangnya sejumlah ruang sosial perempuan. Arni, warga Tanah Kuning, mengatakan berbagai kegiatan yang dahulu menjadi bagian dari kehidupan perempuan nelayan kini semakin jarang dilakukan. Tradisi membelah ikan bersama, menjemur hasil laut dan kegiatan mappitte’ perlahan menghilang seiring berkurangnya jumlah nelayan dan hasil tangkapan.

“Dulu kegiatan-kegiatan seperti itu masih sering dilakukan. Sekarang sudah semakin berkurang karena jumlah nelayan dan hasil tangkapan juga tidak seperti dulu,” kata Arni.

Hilangnya kegiatan tersebut bukan hanya berarti hilangnya tradisi. Bagi perempuan, ruang-ruang tersebut juga merupakan ruang untuk bertemu, berbagi informasi, membangun solidaritas dan saling mendukung.

Baca juga  Dari Pos Kamling hingga Kentongan, Satlinmas Tanjung Palas Siap Jaga Kampung‎

Ketika laut berubah, hasil tangkapan berkurang dan aktivitas nelayan menurun, yang hilang bukan hanya sumber pendapatan. Perempuan juga kehilangan ruang sosial yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Kampung semakin ramai, tetapi perempuan tidak merasa lebih aman

Salah satu paradoks perubahan yang paling kuat dirasakan perempuan adalah meningkatnya jumlah penduduk, tetapi tidak selalu diikuti dengan meningkatnya rasa aman. Bertambahnya pekerja dari luar daerah membuat kampung menjadi lebih ramai. Namun, bagi perempuan muda, keramaian tersebut justru menghadirkan persoalan baru.

Catcalling disebut semakin sering terjadi. Perempuan dan anak sekolah juga menghadapi risiko pelecehan di ruang publik. “Semakin ramai kampung tidak menjamin lingkungan menjadi lebih aman, terutama bagi perempuan,” kata Bi.

Perempuan tidak dapat terus diminta untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang semakin tidak aman. Justru lingkungan, pemerintah, perusahaan dan masyarakat harus memastikan ruang publik aman bagi perempuan. Keamanan perempuan bukan tanggung jawab perempuan seorang diri.

Perempuan bukan korban yang harus diam

Di tengah berbagai perubahan tersebut, perempuan dan anak muda tidak hanya menjadi korban. Mereka memiliki pengetahuan tentang kampung, lingkungan dan perubahan yang terjadi. Mereka mengetahui kapan air sungai mulai berubah, kapan hasil tangkapan mulai berkurang, kapan usaha warga mulai sepi dan kapan ruang publik mulai terasa tidak aman.

Namun, pengetahuan tersebut sering kali tidak dianggap sebagai data. Pengalaman perempuan kerap ditempatkan sebagai cerita pribadi, bukan sebagai pengetahuan penting untuk mengevaluasi dampak pembangunan.

Bagi Meta, kondisi tersebut harus diubah. “Perempuan dan anak muda bukan hanya kelompok yang terdampak. Mereka juga memiliki pengetahuan dan pengalaman penting untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di kampung,” ujarnya.

Karena itu, perempuan harus dilibatkan secara bermakna dalam setiap proses pembangunan. Bukan sekadar hadir dalam sosialisasi, tetapi memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, mengkritik, menolak, dan ikut menentukan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

Pembangunan harus menjawab siapa yang menanggung dampak

Pengalaman Kampung Baru dan Tanah Kuning memperlihatkan bahwa pertanyaan tentang pembangunan tidak cukup berhenti pada berapa banyak perusahaan yang masuk atau berapa banyak investasi yang ditanamkan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah, siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang menanggung dampak?. Apakah perempuan mendapatkan akses pekerjaan yang setara?. Apakah warga lokal mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata?. Apakah air, udara dan lingkungan tetap aman?. Apakah ruang hidup dan ruang sosial perempuan tetap terlindungi?. Apakah perempuan dapat berjalan, bersekolah dan bekerja tanpa takut mengalami pelecehan?. Dan apakah warga memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan kritik terhadap pembangunan?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi bagian dari evaluasi setiap proyek pembangunan dan aktivitas industri.

Baca juga  Warga Geger, Ular Kobra Masuk Rumah Saat Banjir di Bulungan: “Tolong Waspada, Jangan Biarkan Pintu Terbuka!”

Bi menilai, perempuan perlu memiliki ruang untuk berbicara tanpa disalahkan ketika menyampaikan pengalaman. “Kalau merasa tidak nyaman atau tidak aman, kita harus berani menolak. Kita juga harus punya orang-orang yang bisa dipercaya untuk bercerita dan meminta bantuan,” ujarnya.

Saatnya suara perempuan menjadi dasar pembangunan

Kisah dari Kampung Baru dan Tanah Kuning menunjukkan bahwa dampak industri tidak pernah netral. Perubahan lingkungan, ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara berbeda oleh perempuan dan laki-laki. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus menggunakan perspektif gender dan melihat pengalaman kelompok yang paling terdampak.

Perempuan tidak boleh hanya dijadikan penerima dampak pembangunan. Mereka harus menjadi subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi, berpartisipasi, menyampaikan pendapat dan menentukan masa depan ruang hidupnya.

Pembangunan tidak seharusnya membuat perempuan kehilangan rasa aman, kehilangan ruang sosial, kehilangan sumber penghidupan, atau dipaksa menerima perubahan tanpa memiliki kesempatan untuk bersuara. Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar industri tumbuh.

Pembangunan juga harus diukur dari apakah perempuan merasa lebih aman, apakah warga lokal memiliki kehidupan yang lebih layak, apakah lingkungan tetap dapat menopang kehidupan, dan apakah masyarakat memiliki kuasa untuk menentukan masa depan kampungnya sendiri.

Di Kampung Baru dan Tanah Kuning, perempuan telah menyampaikan pengalaman mereka. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah suara itu ada. Pertanyaannya: apakah pemerintah dan perusahaan bersedia mendengarkannya?. (**)

Baca juga

Tags