TANJUNG SELOR – Pendapatan daerah Kabupaten Bulungan dalam APBD Perubahan 2026 mengalami penurunan sekitar Rp55,6 miliar. Sementara itu, belanja daerah justru mengalami kenaikan sekitar Rp28,2 miliar.
Berdasarkan dokumen Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah yang sebelumnya sekitar Rp1,585 triliun turun menjadi Rp1,529 triliun. Sedangkan belanja daerah naik dari sekitar Rp2,010 triliun menjadi Rp2,038 triliun.
Bupati Kabupaten Bulungan, Syarwani, mengatakan, perubahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan daerah yang terjadi saat ini. Pemerintah daerah juga harus realistis dalam menyesuaikan kembali anggaran dan program yang akan dijalankan.
“Terjadi penurunan kurang lebih 55 miliar. Ya ini seiring dengan kondisi terjadinya beberapa pendapatan, terutama yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, kita juga realistis. Ya tentu kita mengalokasikannya kembali dengan melakukan di perubahan anggaran di tahun 2026 ini,” ujarnya, Senin (31/8/2026).
Meski total pendapatan turun, PAD Bulungan justru meningkat dari sekitar Rp234,37 miliar menjadi Rp244,41 miliar. Namun, beberapa komponen PAD mengalami penurunan, salah satunya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Di sisi lain, pemerintah daerah mendapat tambahan dana transfer dari pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp25 miliar. Namun, pendapatan transfer antar daerah turun dari sekitar Rp113,59 miliar menjadi Rp60,74 miliar.
“Sehingga pendapatan, termasuk pendapatan transfer antar daerah itu berkurang dari 113 miliar yang dialokasikan di murni 2026 itu menjadi 60. Jadi memang ini cukup signifikan, hampir lebih dari 50%,” katanya.
Pemkab Bulungan akan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program dalam APBD Perubahan 2026. Program yang sudah berjalan tetap dilanjutkan, sedangkan program baru akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan waktu yang tersisa.
“Ya pasti, pasti akan kita lakukan penyesuaian kembali ya, terkait dengan beberapa program yang ada di APBD Murni 2026. Tapi selebihnya sejauh ini memang beberapa program yang sudah terlaksana dan berjalan di anggaran murni itu sudah tetap berjalan di lapangan,” bebernya.
Diketahui ada kewajiban yang harus diselesaikan melalui APBD Perubahan, termasuk pekerjaan yang mengalami keterlambatan pada tahun 2025.
“Terutama yang menyangkut adanya keterlambatan pekerjaan di tahun 2025 yang harus dialokasikan kembali di APBD Perubahan tahun 2026,” ungkapnya.
Menurutnya, keterbatasan waktu menjadi pertimbangan penting dalam menentukan program. APBD Perubahan 2026 hanya memiliki waktu efektif sekitar tiga bulan.
“Karena waktunya sangat singkat, hanya plus minus mungkin sekitar 3 bulan, ya tidak mungkin kita memaksakan diri untuk melakukan menyusun program-program pembangunan yang mungkin tidak bisa terselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan tersebut,” katanya.
Prioritas APBD Perubahan, Pemkab Bulungan tetap mengarahkan anggaran pada sektor pertanian, UMKM dan infrastruktur.
“Ya sama seperti tema pembangunan di tahun 2026 ini, ya tentu aktivitas kegiatan untuk dukungan terhadap kegiatan sektor pertanian, demikian juga dengan upaya-upaya untuk peningkatan pemberdayaan UMKM, demikian juga dengan upaya-upaya penataan atau peningkatan kondisi infrastruktur daerah,” pungkasnya. (ve26/nn)
