TANJUNG SELOR – Pemadaman listrik di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara beberapa hari terakhir ini, memicu keluhan warga. Listrik yang padam sejak sekitar pukul 17.30 WITA dan baru kembali menyala setelah pukul 19.00 WITA itu mengganggu aktivitas masyarakat, terutama saat waktu ibadah dan persiapan makan malam. Termasuk, pada saat subuh pun pemadaman beberapa kali terjadi.
Tetapi, persoalan bukan hanya listrik yang padam, tetapi juga minimnya informasi yang diterima pelanggan. Warga mengaku tidak memperoleh pemberitahuan sebelumnya mengenai pemadaman bergilir maupun penjelasan terkait penyebab gangguan tersebut.
Keluhan itu disampaikan salah seorang pengguna media sosial, Achmadsetiawan. Ia mempertanyakan pemadaman yang terjadi ketika warga hendak menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Lampu mati pas orang mau sholat, mau mandi, mau makan, kalo memang bergilir coba di infokan dulu,” tulisnya di media sosial.
Keluhan tersebut menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dari PLN sebagai penyedia layanan listrik. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas, bukan sekadar menunggu listrik kembali menyala tanpa kepastian penyebab dan durasi pemadaman.
Hingga berita ini ditulis, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari pihak PLN mengenai penyebab pemadaman di Tanjung Selor pada 26 Oktober 2026. Belum adanya penjelasan yang diterima redaksi membuat pertanyaan warga mengenai penyebab gangguan dan pemberitahuan pemadaman belum terjawab.
Keluhan mengenai pemadaman listrik bukan hanya terjadi di Kalimantan Utara. Di Kalimantan Timur, persoalan serupa bahkan memicu aksi demonstrasi warga di sejumlah wilayah.
Di Bontang, ratusan warga mendatangi Kantor UP3 PLN pada September 2026 untuk memprotes pemadaman bergilir yang disebut telah berlangsung sekitar satu bulan. Warga meminta pemadaman dihentikan, menuntut kejelasan penanganan, serta meminta kompensasi atas kerugian yang mereka alami.
Persoalan itu berlanjut. Pada 21 Oktober 2026, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) kembali menyoroti pemadaman listrik bergilir dalam demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Pada hari yang sama, pemadaman juga dilaporkan terjadi di sejumlah kawasan Samarinda saat waktu Magrib.
Bahkan, pada 23 Oktober 2026, Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) Kalimantan Timur menyatakan akan menyiapkan demonstrasi lanjutan di Bontang karena pemadaman disebut masih terjadi setelah aksi sebelumnya.
Rangkaian peristiwa di Kalimantan Timur menjadi gambaran bahwa pemadaman listrik berulang tanpa kepastian penyelesaian dapat berkembang menjadi persoalan kepercayaan publik. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa penyebab pemadaman di Tanjung Selor sama dengan yang terjadi di wilayah Kaltim.
Bagi warga Tanjung Selor, persoalan mendasar yang perlu dijawab adalah mengapa listrik padam, apakah pemadaman telah direncanakan, dan mengapa informasi tidak diterima pelanggan sebelum listrik terputus.
PLN perlu memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab gangguan, wilayah terdampak, serta langkah penanganan yang dilakukan. Jika pemadaman memang bergilir, pemberitahuan yang jelas dan tepat waktu diperlukan agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas.
Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Tanpa penjelasan yang memadai, pemadaman mendadak berpotensi memperbesar keresahan dan memunculkan dugaan di tengah masyarakat.
Hingga kini, keluhan warga Tanjung Selor menunggu jawaban dari PLN. Publik tidak hanya membutuhkan listrik yang menyala, tetapi juga informasi yang jelas ketika layanan terputus. (ve26/dd)
