TANJUNG SELOR – Kenaikan harga BBM nonsubsidi per 10 Juni 2026 memicu reaksi berantai dalam ekosistem ekonomi nasional. Dampaknya langsung terasa pada biaya logistik, daya beli masyarakat, hingga pola konsumsi bahan bakar.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara [UNIKLTAR] Aslan mengatakan, secara teori kenaikan harga BBM menciptakan fenomena cost-push inflation atau inflasi dorongan biaya. “BBM merupakan input vital dalam rantai pasok. Ketika harganya naik, ongkos distribusi barang otomatis meningkat dan beban itu akhirnya dibebankan ke konsumen melalui kenaikan harga komoditas, terutama pangan,” ujar Aslan saat diwawancara Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, kondisi ini membuat rumah tangga yang pendapatannya tetap terpaksa mengalihkan pengeluaran dari konsumsi tersier ke kebutuhan primer, bahkan mengurangi konsumsi dasar. Selain itu, kenaikan BBM juga memicu ekspektasi inflasi di pasar.
“Pelaku usaha sering menaikkan harga lebih awal sebagai antisipasi. Ini menciptakan ketidakpastian ekonomi di tingkat masyarakat,” jelasnya.
Aslan menambahkan, terjadi pergeseran pola konsumsi di mana masyarakat cenderung berpindah dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi seperti Pertalite. Jika tidak dikontrol, hal ini berisiko menekan kuota subsidi APBN dan memicu antrean panjang serta potensi kelangkaan di SPBU.
Ia menyebut kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling terdampak secara signifikan. Berbeda dengan kelompok miskin yang masuk skema bantuan sosial, kelas menengah tidak mendapatkan perlindungan sosial namun memiliki beban cicilan rumah, kendaraan, dan biaya hidup yang sensitif terhadap harga energi.
“Kenaikan BBM dan suku bunga acuan BI Rate memberikan tekanan ganda. Ini mengikis tabungan dan standar hidup kelas menengah yang sering disebut kelompok rentan baru,” katanya.
Kelompok lain yang terdampak berat adalah pelaku UMKM dan pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek daring serta logistik kecil. Kenaikan biaya operasional sulit diteruskan ke harga jual karena pasar yang sensitif, sehingga margin keuntungan mereka semakin menurun.
Meredam dampak itu, Aslan mendorong pemerintah menempuh kebijakan berbasis data dan terukur. Pertama, reformasi subsidi dari subsidi barang menjadi subsidi orang atau bantuan tunai langsung yang datanya terus dimutakhirkan. (ve26/nn)
